Minggu, 17 Juni 2012

Teori Organisasi Umum 2


TUGAS TULISAN
Teori organisasi umum 2
2KA25
2012-2013

Sosial
(pengangguran,jumlah penduduk,pendidikan) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional


NAMA KELOMPOK :
§  MUHAMAD IQBAL GUSTIANDI   (14110586)
§  INDRA SAPUTRA   ( 13110526  )








KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-Nya. Alhamdulilaah Makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Organisasi Umum 2” .karena terbatasnya ilmu yang dimiliki oleh penulis maka Makalah ini jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.
Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Makalah ini. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin
Akhirnya penulis berharap semoga Makalah ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.



................,.........................    
                       
Penulis












DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR..........................................................................       i
DAFTAR ISI........................................................................................      ii


BAB I PENDAHULUAN
A      Latar Belakang..............................................................................      
B      Permasalahan ...............................................................................       

BAB II PEMBAHASAN
       I.            Sosial         
a)     Pengangguran,jumlah penduduk.pendidikan (terhadap pertumbuhan ekonomi nasional)..............................................

BAB III KESIMPULAN.........................................................................         
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................       



















BAB I
PENDAHULUAN

    A.    Latar Belakang

Disetiap Negara-negara besar banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi dari padatnya jumlah penduduk dalam negara tersebut, angka pengangguran yang tinggi karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil serta pendidikan yang tidak merata dengan anggaran-anggran yang mencapai nilai sangat fantastik.


   B .    Permasalahan

1.      Bagaimana kesimpulan untuk mencegah peningkatan jumlah penduduk.?
2.      Strategi apa yang harus dilakukan untuk membuat angka pengangguran berkurang.?
3.      Apakah peran dalam pendidikan sangat berpengaruh terhadap angka pengangguran.?












BAB II
PEMBAHASAN

PENGANGGURAN
Penduduk dalam usia kerja disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Dumairy,1996). Angkatan kerja ialah tenaga kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan; yakni orang—orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen). Angkatan kerja dibedakan ke dalam dua subkelompok, yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja ialah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Penganggur ialah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat penganggur diukur sebagai suatu presentase dari angkatan kerja total yang tidak mempunyai pekerjaan terhadap seluruh angkatan kerja.
PERTUMBUHAN EKONOMI
Output atau pendapatan nasional merupakan ukuran paling komprehensif dari tingkat aktivitas ekonomi suatu Negara (Lipsey, Courant, Purvis dan Steiner, 1996). Salah satu ukuran yang lazim digunakan untuk output adalah produk domestic bruto (PDB). PDB dapat dilihat sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam perekonomian atau sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa perekonomian (Mankiw,2000). Output ini dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sebagai jumlah dari total keluaran barang dan jasa dikalikan dengan harga per unitnya. Jumlah total tersebut sering disebut sebagai output nominal, yang dapat berubah karena perubahan baik jumlah fisik maupun perubahan harga terhadap periode dasarnya. Untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tersebut karena perubahan fisik saja, maka nilai output diukur tidak pada harga sekarang tetapi pada harga yang berlaku pada periode dasar yang dipilih. Jumlah total ini disebut sebagai output riil. Perubahan persentase dari output riil disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Pengangguran di Indonesia
Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Indonesia
Tahun
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Tingkat Pengangguran (%)
2004
5.13
10.14
2005
5.60
10.30
2006
5.50
10.40
2007
6.30
9.75
2008
6.10
8.39
Sumber ; BPS
Ekonom Dorodjatun Kontjoro-Jakti memperkirakan bahwa, jumlah angkatan kerja sebanyak 2.5 juta yang muncul setiap tahun tidak akan terserap bahkan dalam jumlah separuhnya dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 3 persen (Pikiran Rakyat, 2003). Minimal pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen untuk menyerap angkatan kerja baru tersebut, menurut Djorodjatun. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Choiril Maksum memperkirakan, setiap pertumbuhan PDB sebesar 1 persen dapat menambah jumlah pekerja sekitar 400.000 orang (Suara Karya,2006). Pada Tahun 2008, jumlah angkatan kerja baru sebanyak 1,54 juta orang (BPS,2008). Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen pada tahun 2008 seharusnya mampu menyerap angkatan kerja baru berdasarkan perhitungan Dorodjatun dan Choiril. Ternyata, jika asumsi Dorodjatun dan Choiril dianggap benar dan seluruh angkatan kerja baru pada tahun 2008 menjadi pekerja, tingkat pengangguran tahun 2008 hanya menurun kurang dari 1 persen dari tahun 2007.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 111,48 juta orang, bertambah 1,54 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2007 sebesar 109,94 juta orang atau bertambah 3,35 juta orang dibanding Februari 2007 sebesar 108,13 juta orang.
Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 102,05 juta orang, bertambah 2,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2007 sebesar 99,93 juta orang, atau bertambah 4,47 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2007 sebesar 97,58 juta orang.
Jumlah penganggur pada Februari 2008 mengalami penurunan sebesar 584 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2007 yaitu dari 10,01 juta orang pada Agustus 2007 menjadi 9,43 juta orang pada Februari 2008, dan mengalami penurunan sebesar 1,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2007 sebesar 10,55 juta orang.
Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 8,46 persen, mengalami penurunan dibandingkan keadaan Agustus 2007 yang besarnya 9,11 persen, demikian juga terhadap keadaan Februari 2007 yang besarnya 9,75 persen.
Situasi ketenagakerjaan pada bulan Februari 2008, hampir di seluruh sektor mengalami peningkatan jumlah pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2007. Sektor yang mengalami peningkatan jumlah pekerja tertinggi berturut-turut yaitu: sektor jasa kemasyarakatan naik 1,82 juta orang serta sektor perdagangan naik 1,26 juta orang.
Dari sisi gender, partisipasi perempuan dalam lapangan kerja meningkat signifikan. Selama Februari 2007-Februari 2008, jumlah pekerja perempuan bertambah 3,26 juta orang dan laki-laki hanya bertambah 1,21 juta orang. Kenaikan pekerja perempuan terbesar terjadi di sektor perdagangan yaitu 1,51 juta orang dan sektor pertanian sebesar 740 ribu orang.
BPS melakukan survei setiap Februari dan Agustus per tahun, dari hasil survei diketahui sumber pengangguran dari lulusan SMK sebesar 17,26 persen, lulusan SMA 14,31 persen, lulusan Universitas 12,59 persen, lulusan Diploma 11,21 persen, lulusan SMP 9,39 persen, lulusan SD dan tidak sekolah 35,24 persen.



 Faktor Penyebab Pengangguran
Pertama: Faktor Pribadi
Dalam hal ini penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh kemalasan, cacat/udzur dan rendahnya pendidikan dan ketrampilan. Penjelasannya sebagai berikut :
1. Faktor kemalasan
Pengangguran yang berasal dari kemalasan individu sebenarnya sedikit. Namun, dalam sistem materialis dan politik sekularis, banyak yang mendorong masyarat menjadi malas, seperti sistem penggajian yang tidak layak atau maraknya perjudian. Banyak orang yang miskin menjadi malas bekerja karena berharap kaya mendadak dengan jalan menang judi atau undian. Mereka juga cenderung malas untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan.
2. Faktor cacat /uzur
Dalam sistem kapitalis hukum yang diterapkan adalah ‘hukum rimba’. Karena itu, tidak ada tempat bagi mereka yang cacat/uzur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan
Saat ini sekitar 44,63 persen tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang berpendidikan rendah, yaitu SD dan SMP. Dampak dari rendahnya pendidikan ini adalah rendahnya keterampilan yang mereka miliki. Belum lagi sistem pendidikan Indonesia yang tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Pada akhirnya mereka menjadi pengangguran intelek.
Kedua: faktor sistem sosial dan ekonomi
Faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia, di antaranya:
a. Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan
Tahun 2009 diperkiraan akan muncul pencari tenaga kerja baru sekitar 1,8 juta orang, sedangkan yang bisa ditampung saat ini dalam sektor formal hanya 29%. Sisanya di sektor informal atau menjadi pengangguran.
b. Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat
Banyak kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan pengangguran baru, Menurut Menakertrans, kenaikan BBM kemarin telah menambah pengangguran sekitar 1 juta orang.
Kebijakan Pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan pengangguran. Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada. Salah satu kasus, misalnya, apa yang menimpa masyarakat Tani Baru di Kalimantan. Tuntutan masyarakat Desa Tani Baru terhadap PT VICO untuk menghentikan operasi seismiknya tidak mendapat tanggapan. Penghasilan tambak mereka turun hampir 95 persen akibat pencemaran yang ditimbulkan PT VICO. Tanah menjadi tidak subur, banyak lubang bekas pengeboran dan peledakan, serta mengeluarkan gas alam beracun. Akibatnya, rakyat di sana menjadi orang-orang miskin dan penganggguran.
c. Pengembangan sektor ekonomi non-real
Dalam sistem ekonomi kapitalis muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang di sebut sektor non-real, seperti bursa efek dan saham perbankan sistem ribawi maupun asuransi. Sektor ini tumbuh pesat. Nilai transaksinya bahkan bisa mencapai 10 kali lipat daripada sektor real.
Pertumbuhan uang beredar yang jauh lebih cepat daripada sektor real ini mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor real. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahan dan PHK serta pengangguran. Inilah penyebab utama krisis ekonomi dan moneter di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1997.
Peningkatan sektor non-real juga mengakibatkan harta beredar hanya di sekelompok orang tertentu dan tidak memilki konstribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.
d. Banyaknya tenaga kerja wanita
Partisipasi perempuan dalam lapangan kerja meningkat signifikan. Selama Februari 2007-Februari 2008, jumlah pekerja perempuan bertambah 3,26 juta orang dan laki-laki hanya bertambah 1,21 juta orang. Kenaikan pekerja perempuan terbesar terjadi di sektor perdagangan yaitu 1,51 juta orang dan sektor pertanian sebesar 740 ribu orang.
Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tenaga kerja wanita ini mengakibatkan persaingan pencari kerja antara wanita dan laki-laki. Akan tetapi, dalam sistem kapitalis, untuk efesiensi biaya biasanya yang diutamakan adalah wanita karena mereka mudah diatur dan tidak banyak menuntut, termasuk dalam masalah gaji. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya pengangguran di pihak laki-laki.

PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN EKONOMI
Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin hari menunjukkan,perkembangan yang pesat telah melahirkan berbagai macam persoalan di Negara ini. Perkembangan penduduk di Indonesia menyebabkan banyaknya konflik, dimana inti dari permasalahan itu adalah kuantitas yang terus bertambah yang tidak diikuti oleh sumber daya manusia yang mendukung. Hal ini menyangkut aspek ekonomi politik sosial bahkan budaya. Dari segi aspek sosial, menurut persepsi saya, setelah mendengar dan menyaksikan dari berita, browsing di internet, dan membaca dari surat kabar atau Koran harian, ternyata aspek sosia lah yang paling besar mendapatkan dampak dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meledak. Hal ini di sebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk tanpa di ikuti dengan kualitas dan kuntitas yang di miliki oleh sumber daya manusia. Berikut sebuah pernyataan yang saya baca dari Koran harian seputar Indonesia tentang masalah KB, “dengan klinik kesejahteraan keluarga, pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan kontrasepsi melainkan juga konsultasi menyangkut seluruh masalah dasar ibu, anak, gizi, dan terutama tentang pentingnya program KB dan dampak ledakan penduduk”. Dari kutipan tersebut kita dapat melihat betapa sesungguhnya dampak dari pertumbuhan penduduk yang semakin luar biasa akan menimbulkan banyak sekali konflik dalam ranah kehidupan sosial, seperti kendala yang dihadapi oleh badan kesejahteraan keluarga berencana (BKKBN) tersebut. Bukan hanya itu saja pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan sosial juga menyebabkan terjadinya migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap.
1. Piramida Penduduk Komposisi
penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang disebut piramida penduduk.
a. Bentuk-bentuk Piramida Penduduk Bentuk piramida penduduk dibadakan menjadi tiga macam yaitu :
1. Bentuk Limas (Expansive) atau disebut piramida penduduk muda, menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih banyak dari pada usia dewasa maupun tua, sehingga pertumbuhan penduduk sangat tinggi, contohnya: Indonesia, Filipina, Mesir, Nigeria, Brazil.
2. Bentuk Granat (Stationer) atau disebut piramida penduduk stasioner, menunjukkan jumlah usia muda hampir sama dengan usia dewasa, sehingga pertumbuhan penduduk kecil sekali, contohnya: Amerika Serikat, Belanda, Norwegia, Finlandia.
3. Bentuk Batu Nisan (Constructive) atau piramida penduduk tua, menunjukkan jumlah penduduk usia tua lebih besar dari pada usia muda, jumlah penduduk mengalami penurunan, contohnya: negara-negara yang baru dilanda perang. Negara-negara berkembang pada umumnya memiliki piramida penduduk berbentuk limas, sedangkan negara-negara maju umumnya berbentuk granat atau batu nisan.
1. Piramida Penduduk
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang disebut piramida penduduk. Ciri-ciri struktur penduduk pada tiap bentuk piramida :
1. Piramida Penduduk Expansif memiliki ciri-ciri :
• Sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda,
• Kelompok usia tua jumlahnya sedikit,
• Tingkat kelahiran bayi tinggi,
• Pertumbuhan penduduk tinggi.
2. Piramida Penduduk Stasioner memiliki ciri-ciri :
• Penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama,
• Tingkat kelahiran rendah,
• Tingkat kematian rendah,
• Pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat.


3. Piramida Penduduk Constructive memiliki ciri-ciri :
• Sebagian besar penduduk berada kelompok usia dewasa atau tua
• Jumlah penduduk usia muda sangat sedikit
• Tingkat kelahiran lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian
• Pertumbuhan penduduk terus berkurang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan outputriil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.
Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber alam, kapital, dan kemajuan teknologi.
Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikkannya, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, dan Jepang menikmati taraf hidup tinggi dan terus bertambah.

Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi


Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah). Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara.

Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat.

Padahal kita tahu, bahwa pendidikan merupakan suatu pintu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan multiplier efect terhadap pembangunan suatu negara, khsususnya pembangunan bidang ekonomi.

Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang harus lebih diprioritaskan sejajar dengan investasi modal fisik karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Di mana nilai balik dari investasi pendidikan (return on investment = ROI) tidak dapat langsung dinikmati oleh investor saat ini, melainkan akan dinikmati di masa yang akan datang.

Mengingat modal fisik, tenaga kerja (SDM), dan kemajuan teknologi adalah tiga faktor pokok masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Maka semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.  Pertanyaannya, apakah ada pengaruh pendidikan terhadap petumbuhan ekonomi? Bagaimana cara  pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana kondisi atau realitas di Indonesia?

Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Menurut Prof Dr Dodi Nandika (2005), Sekretaris Jendral Depdiknas, pada ceramahnya di depan Mahasiswa Pasca UPI Prodi Administrasi Pendidikan, mengemukakan bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi dibidang pendidikan di Indonesia antara lain :
1. Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah
2. Dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan
3. Kesenjangan tingkat pendidikan
4. Good Governance yang belum berjalan secara optimal
5. Fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata
6. Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik
7. Pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan IPTEK
8. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien
9. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.
Permasalahan tersebut diatas merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Peranan pendidikan bila dikaji secara ekonomi, maka akan memberikan kontribusi terhadap peranan pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang akand ialami negara Indonesia dalam jangka panjang kedepan dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara.
Dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009, peningkatan peran pendidikan ditekankan pada upaya : 1. Perluasan dan Pemerataan Pendidikan 2. Mutu dan Relevansi Pendidikan dan 3. Governance dan Akuntabilitas. Ketiga program tersebut merupakan upaya untuk pembangunan pendidikan secara merata untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga ketinggalan dibindang peningkatan mutu SDM bisa ditingkatkan sehingga tidak tertinggal dengan kemajuan diantara negara-negara Asia Pasifik.





Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu; 1) pentingnya skala ekonomi; dan 2) pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Faktor yang kedua inilah yang sampai saat ini telah menjadi isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana Kondisi di Indonesia?

Di Indonesia, pendidikan masih belum mendapatkan tempat yang utama sebagai prioritas program pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah anggaran pendidikan yang masih jauh dari amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Padahal dalam UU tersebut, telah mengamanatkan tentang besarnya anggaran pendidikan di berbagai level pemerintahan minimal 20%.

Anggaran pendidikan dari APBN 2006 saja baru mencapai 9% atau Rp 36,7 triliun, sedangkan pada tahun 2007 diperkirakan jumlah anggaran pendidikan baru berkisar 11%. Rendahnya pemenuhan anggaran pendidikan dapat mengakibatkan mutu pendidikan dan perluasan akses pendidikan menjadi terhambat. Akibatnya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi juga terpasung.

Indikasi lain yang perlu menjadi perhatian lebih untuk menjadikan pendidikan sebagai basis perubahan dalam meningkatkan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi adalah tingkat melek huruf dan angka partisipasi pendidikan. Berdasarkan laporan dari Dirjen PLS tentang tingkat pemberantasan buta aksara secara nasional di Indonesia telah mengalami penurunan tahun 2006 hingga menjadi sekitar 13 juta orang yang masih buta huruf.

Jumlah tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2004 yang berjumlah 15,4 juta orang, dan menurun menjadi 14,6 juta orang pada tahun 2005. Jika dilihat persentase selama 2004 s/d 2006 telah terjadi penurunan 16,15%. Bahkan menurut Ace Suryadi (2006) diharapkan pada tahun 2015 pemberantasan buta aksara sudah bisa tuntas dengan asumsi pengurangan setiap tahun 1,6 juta orang.
  
Sementara tingkat partisipasi pendidikan menurut data Susenas 2004, APS penduduk usia 7 s/d 12 tahun meningkat dari 92,83% pada 1993 menjadi 96,775 pada 2004. Dalam rentang waktu yang sama APS penduduk usia 13 – 15 tahun meningkat dari 68,74% menjadi 83,49%. Sedangkan APS penduduk usia 16 – 18 tahun meningkat dari 40,23% menjadi 53,48%. Data tersebut menunjukkan adanya masalah kesenjangan partisipasi pendidikan, sehingga pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan agar masyarakat lebih banyak lagi yang mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan.

Yang jelas, kondisi di atas akan memunculkan fenomena tersendiri bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, diantaranya kesenjangan pendapatan, ketertinggalan pendidikan, kemiskinan, dan kemakmuran masyarakat. Sylwester (2002) telah merekomendasikan dari hasil kajiannya yang menunjukkan bahwa negara yang mencurahkan banyak perhatian terhadap public education (dilihat dari persentase GNP terhadap pendidikan) mempunyai tingkat kesenjangan yang rendah.

Akan tetapi, di Indonesia, investasi modal fisik masih dianggap sebagai satu-satunya faktor utama dalam pengembangan dan akselerasi usaha.  Untuk memenuhi kebutuhan modal manusianya, di Indonesia cenderung mendatangkan tenaga  kerja dari luar negeri.  Dalam jangka pendek cara ini mungkin ada benarnya, karena diharapkan dapat memberikan efek multiplier terhadap tenaga kerja di Indonesia. Namun, dalam jangka panjang tentu sangat tidak relevan, apalagi untuk sebuah usaha berskala besar atau yang sudah konglomerasi, akibatnya banyak tenaga kerja sendiri tersingkirkan.

Bila  dilihat dari besarnya investasi di  bidang  riset dan pengembangan, kondisi ini tidak lebih baik   di banding China dan Singapura, Indonesia jauh lebih  kecil.  Demikian juga dari besarnya investasi pendidikan yang dilakukan di luar negeri.  Singapura, yang berpenduduk tidak sampai setengah penduduk Jakarta, mengirim mahasiswa ke AS hampir setengah jumlah mahasiswa Indonesia di AS.

Sesuai dengan berbagai kesepakatan regional dan internasional  di bidang ekonomi, Indonesia dihadapkan dengan situasi persaingan yang amat ketat.  Dalam situasi ini, daya saing kompetitif produk/komoditi tidak mungkin dikembangkan jika tidak diimbangi daya saing kompetitif sumberdaya manusia.  Dalam arti, mengandalkan keunggulan komparatif sumber daya manusia yang melimpah dan murah sudah kurang relevan.

Dengan  demikian, peningkatan investasi di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan  tidak bisa dihindarkan lagi, baik oleh pemerintah maupun kalangan swasta.  Sebenarnya, setiap tahun pemerintah telah meningkatkan anggaran sektor pendidikan.  Masalahnya, angka dan peningkatan ini secara absolut relatif sangat kecil, sehingga  masih jauh  bila dibanding negara-negara tetangga yang sangat serius dalam pengembangan sumberdaya manusia.  Persentase investasi pendidikan 20 persen dari total anggaran pemerintah harus segera dipenuhi sesuai dengan amanat undang-undang.

Demikian juga sektor swasta, selama ini belum ada aturan yang menggariskan berapa persen biaya pengembangan sumberdaya manusia serta penelitian dan pengembangan dari struktur biaya perusahaan dalam industri nasional.  Di sektor perbankan sempat ada ketentuan  yang menetapkan biaya pengembangan sumberdaya manusia 5 persen dari profit.  Akan tetapi, angka ini relatif sangat kecil, karena biaya pengembangan tersebut dibebankan pada profit, tidak sebagai beban input (Tobing, 1994).




















BAB III
KESIMPULAN

   Merangkai kata untuk perubahan memang mudah. Namun, melaksankan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian dalam melalukan semua itu, peran pemerintah harus jauh lebih dalam untuk menuntaskan angka pengangguran,jumlah penduduk yang semaikn lama membludak tampa ada tindakan lebih lanjut dan juga sarana pendidikan yang harus ditinggkatkan untuk menunjang agar angka pengangguran berkuran pesat, kita tidak butuh wacana dan rencana tetapi tidakan langsung tanpa menyuruh.






































DAFTAR PUSTAKA





Tidak ada komentar:

Posting Komentar